Tentang

Wednesday, August 5, 2015

Menjawab Pertanyaan Hukum dengan Sesedikit Mungkin Perspektif Hukum

1. Jelaskan permasalahan yang paling mendesak untuk diatasi pemerintah Indonesia berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak!

Saya coba membahas permasalahan perempuan tersebut terbatas pada masalah kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan seksual, Indonesia masih memiliki masalah serius dalam perspektif hukum materil, proses peradilan dan pemulihan serta perlindungan korban. Secara hukum materil, ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan dalam KUHP saya pandang sudah kuno, jumud, dan tidak berperspektif korban. Perkosaan, misalnya, hanya dianggap terjadi jika terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan. Kabar baiknya, Indonesia telah memiliki RUU KUHP yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara lebih progresif dan memihak korban. Kemudian, juga terdapat masalah pada perlakuan aparat penegak hukum dalam proses peradilan (dari penyidikan hingga sidang pengadilan) yang diskriminatif bahkan malah menyalah-nyalahkan korban. Aparat hukum dalam menyidik dan memeriksa korban masih memiliki kecenderungan untuk menanyakan hal-hal yang bersifat menyerang tanpa memperhatikan keadaan psikologis korban. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga seringkali menyudutkan serta menyalahkan korban. Masalah-masalah dalam proses peradilan juga berkaitan dengan aspek pemulihan dan perlindungan korban.
Mengenai masalah anak, saya rasa sudah banyak aturan hukum nasional yang dibuat sebagai upaya dan komitmen negara untuk melindungi hak anak. Begitupun telah ada institusi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun hingga hari ini, masih jamak ditemukan adanya anak korban kekerasan. Dari realitas yang ada, hukum lebih sering masuk ketika kekerasan telah terjadi, sehingga ia kurang pendekatan preventif. Permasalahan paling mendesak dalam agenda perlindungan terhadap anak dalam pandangan saya adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sebanyak mungkin peristiwa kekerasan terhadap anak. Dalam hal nii, saya berharap banyak pada sosialisasi dan dialog yang dilakukan terhadap khalayak luas. Tentu upaya-upaya ini menuntut komitmen yang teguh dari pemerintah 

2. Sebut dan jelaskan beberapa problem sosial dan budaya yang menjadi beban bagi perempuan dan anak di Indonesia dan apakah rekomendasimu untuk membantu hal tersebut!

Masih kental dan mengakarnya budaya patriarki. Patriarki mengandaikan dunia yang hanya layak ditempati oleh kaum laki-laki. Perempuan dianggap sebagai atribut dan makhluk kelas dua. Eksistensi patriarki menjadi penghalang paling besar untuk perempuan dalam meraih hak-haknya. Patriarki bahkan juga menyulitkan kaum laki-laki yang dituntut untuk memenuhi standar-standar tertentu yang ia wajibkan untuk dipenuhi oleh kaum laki-laki. Perspektif patriarki dianggap selalu hadir dalam setiap agenda pembentukan hukum nasional. Hukum yang hanya memihak laki-laki dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah adalah hasil penerapannya dalam bentuk formil sebuah dokumen hukum. Pembentukan hukum butuh untuk mendengarkan pengalaman perempuan agar kepentingan perempuan juga terakomodasi.

Tak berbeda dengan kaum perempuan, anak juga mengalami masalah budaya. Anak dalam masyarakat Indonesia selalu dianggap sebagai subjek yang nol dan tidak mengetahui apa-apa. Orang tua selalu dianggap sebagai subjek yang superior dan tahu segalanya, sehingga hal yang niscaya adalah pengajaran yang sifatnya satu arah, dari orang tua ke anak. Soal-soal yang diajarkan orang tua dianggap mutlak benar (orang tua memberikan kebenaran yang monolit) dan anak tidak boleh mempertanyakan apalagi menentangnya. Dalam keadaan ini, anak akan kesulitan untuk berpikir dan mengembangkan dirinya.

Masyarakat Indonesia masih dekat dengan kultur kekerasan. Jalan kekerasan sering dipilih oleh segelintir pihak sebagai cara menyelesaikan masalah. Repetisi dan replikasi penggunaan cara-cara kekerasan juga banyak diulang-ulang di media. Anak yang posisinya rentan dapat saja mengadopsi nilai-nilai kekerasan yang terpapar padanya tersebut. Di sisi lain, nilai-nilai kekerasan yang terus muncul di media dapat memberikan afirmasi kepada para penonton/pendengar/pembacanya untuk mengadopsi dan melakukan kekerasan yang tadinya hanya ada di medan virtual tersebut dalam kehidupan nyata.

Relasi dalam keluarga Indonesia kental dengan nuansa ketimpangan relasi kuasa antara suami – istri dan anak. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dan anak sulit untuk mendapatkan keadilan karena terganjal dengan keadaan-keadaan yang akan menyusahkannya apabila suami sebagai pencari nafkah utama (dalam konteks bahwa istrinya tidak bekerja)  dihukum. Ketiadaan pasokan nafkah, meningkatnya beban ibu untuk mengurus anaknya sendiri, dan stigma masyarakat adalah beberapa resiko/konsekuensi yang mungkin dapat timbul apabila suami dihukum. Karena konsekuensi-konsekuensi ini, posisi perempuan dan anak menjadi sangat dilematis;hal ini dapat membuat mereka menjadi ragu memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri sebab keadilan tersebut akan merugikan mereka.

Masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum menganggap bahwa pendidikan itu memiliki peran dan fungsi yang begitu signifikan dalam pembentukan karakter manusia. Ketertindasan manusia hanya bisa disembuhkan melalui pendidikan. Dalam konteks perempuan dan anak, ketertindasan dan pelanggaran hak yang dialami belum tentu mereka sadari benar, bahwa mereka tertindas dan hak mereka terlanggar. Ketiadaan pendidikan membuat orang nyaman dengan ketertindasannya dan membuatnya malas berpikir. Kelesuan berpikir menyebabkan mereka tidak berkeinginan kuat untuk memperbaiki keadaannya.

Semua masalah sosial dan budaya yang telah saya sebut dan jelaskan di atas, menurut saya hanya bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang berbasiskan pendidikan, dialog, dan pembebasan. Karena masalah-masalah tersebut berakar dan hidup pada tataran abstrak dari pikiran-pikiran manusia Indonesia, maka tentu “obat” itu harus diberikan pada pikiran manusia pula. Budaya patriarki, anak yang dianggap nol dan bodoh, dekatnya kita dengan kultur kekerasan, relasi kuasa, dan kurangnya pendidikan ,menurut saya solusinya adalah satu hal (secara umum): perluasan akses terhadap pendidikan mengenai relasi gender yang adil dan setara. Jika pemahaman terhadap substansi ini dapat meluas di masyarakat, maka masalah-masalah sosial dan budaya tersebut dapat dikikis secara perlahan-lahan.

(kutipan dari jawaban terhadap tes tertulis calon mahasiswa Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI)

(2:24 pagi tanggal 5 Agustus 2015, dikirim dari Menteng) 

No comments:

Post a Comment